Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar menganggarkan dana sebesar Rp85.246.000 untuk membeli rambu lalu lintas dalam rencana kerja anggaran (RKA) APBD Tahun 2025. Dalam program tersebut, 10 unit plang penunjuk arah dan peringatan ditempatkan di titik-titik keramaian.

Komisi III DPRD Pematangsiantar dalam rapat kerja beberapa waktu lalu memprotes besaran anggaran yang diajukan. Seluruh anggota komisi menyebut nilai tersebut terlalu besar sehingga diminta untuk mencoret dari program.

Kepala Dinas Perhubungan, Julham Situmorang menyampaikan bahwa nilai itu diambil berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan tim anggaran Pemko Pematangsiantar.

Baca juga: Meski Tak Terima C6, KPU Siantar Pastikan Warga Tetap Dapat Memilih

Diakui dia, pihaknya telah mengajukan surat agar tim anggaran menurunkan SSH yang dinilai terlalu besar. Namun hingga saat ini, permohonan mereka belum direspon.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Erwin Freddy Siahaan ketika dikonfirmasi, Selasa (26/11/24) menyebut program plang rambu lalu lintas itu akhirnya disetujui dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam APBD Kota Pematangsiantar tahun 2025, Dishub bakal melaksanakan pembelian plang rambu lalu lintas, namun dengan sejumlah perbaikan.

Baca juga: Polres Siantar Dalami Bentrok Dua Kelompok Massa yang Telan Korban Luka

Dikatakan Erwin, kuantitas plang ditambahkan dengan nilai anggaran yang sama. “Sebelumnya direncanakan mereka 10 unit, akhirnya disetujui menjadi 40 unit dengan nilai yang sama,” kata Erwin.

Penilaian tersebut didasari berdasarkan SSH pada tahun 2023 lalu yakni sekitar Rp1,9 juta per unitnya. “Kalau sebelumnya itu nilainya sampai Rp8,5 juta. Makanya itu kita protes keras, gak masuk akal harganya,” sebutnya.

“Kalau dengan anggaran yang sama tetapi kuantitasnya ditambah, ya lebih baik begitu lah,” lanjutnya. (gideon/hm25)